Quiz ProfskillLAPORAN MAKALAH IMPLEMENTASI SMM DALAM PROYEK KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN TENTANG PENJAMINAN MUTU
Keseluruhan sistem proyek konstruksi yang mencakup sumber daya dan informasi, yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dan standar proyek konstruksi, pengabdian kepada masyarakat, pengalaman dalam dunia kerja konstruksi dan pelayanannya.
Penjaminan mutu proyek konstruksi adalah suatu proses yang dikelola melalui audit mutu, dilaksanakan berdasar-kan hasil evaluasi dan upaya perbaikan pada setiap langkah pelaksanaan kegiatan di setiap unit organi-sasi untuk menjamin mutu kinerja lembaga dalam proyek konstruksi yang selalu lebih baik.
Internal quality assurance atau jaminan mutu internal adalah proses ke arah penjaminan bahwa instansi proyek konstruksi yang bersangkutan dapat memenuhi mutu yang “dijanjikan”.
Jaminan Mutu Iinternal " JMI " bertujuan melindungi masyarakat agar masyarakat mendapatkan hasil atau wujud dari proyek konstruksi dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang “dijanjikan” oleh penyelenggara instansi proyek konstruksi .
JMI adalah proses pengendalian mutu yang merupakan bagian paradigma baru pengelolaan proyek konstruksi, yang meliputi peningkatan mutu yang berkelanjutan, otonomi, akuntabilitas, evaluasi diri, dan akreditasi.
1.2 INTERNAL QUALITY ASSURANCE (Jaminan Mutu Internal)
Inti sistem penjaminan mutu adalah usaha sistematis untuk meningkatkan mutu proyek konstruksi secara berkelanjutan
Internal Quality Assurance adalah sistem penjaminan mutu proyek konstruksi yang diberikan dan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
Penjaminan Mutu Internal mencakup dua hal pokok, yaitu:
1. Komitmen Inti terhadap Kemampuan Institusi.
2. Komitmen Inti terhadap efektifitas Pendidikan.
Komitmen Inti Terhadap Kemampuan Institusi meliputi delapan hal:
 Integritas
 Visi
 Tata pamong (governance)
 Sumberdaya manusia
 Sarana dan prasarana
 Keuangan
 Sistem Informasi
 Keberlanjutan
Semua itu harus dibangun dengan kesungguhan.
Ada delapan hal yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat komitmen terhadap efektifitas proyek konstruksi
1. masyarakat konstruksi
2. Peraturan
3. Sistem pelaksaksanaan
4. Pelayanan kepada masyarakat
5. Sistem penjaminan mutu
6. Sistem pengelolaan
7. Suasana pelaksanaan dan pelayanan
8. Mutu progam Kerja
Semua ini harus diusahakan agar ada dalam kondisi sebaik mungkin !

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 GOOD GOVERNANCE
Semangat dikalangan dunia proyek konstruksi untuk maju diwarnai oleh tuntutan adanya administrasi yang mampu menunjang kelancaran tugas menyelenggaraan proyek konstruksi dan mengembangkan kapabilitas lembaga proyek konstruksi dengan cara mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.
Proses penyelenggaraan kewenangan proyek konstruksi melaksanakan penyediaan jasa konstruksi disebut governance, sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance.
Good governance proyek konstruksi mengandung dua pengertian :
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan taraf hidupnya.
2. Aspek-aspek fungsional PT yang mampu secara efektif dan efisien mewujudkan visinya dan elaksanakan misinya.
Secara lebih praktis good governance proyek konstruksi harus mampu :
1. Menjabarkan tujuan-tujuan pendidikan nasional dan menterjemahkannya dalam rumusan visi dan misi instansi atau lembaga proyek konstruksi.
2. Mengembangkan kompetensi-kompetensi dan mekanisme kerja dalam PT agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien mewujudkan visi dan misinya.
Good governance di proyek konstruksi berpegang pada sembilan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Partisipasi. Setiap stakeholder proyek konstruksi memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang syah mewakili kepentingannya. Partisipasi itu dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.
2. Taat pada hukum, aturan dan kesepakatan. Dasar dari semuanya itu adalah keadilan yang dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Informasi dapat difahami dan dapat dimonitor.
4. Ketanggapan (Responsivenass). Lembaga-lembaga, proses-proses dan individu-individu harus tanggap dalam melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggannya baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal.
5. Konsensus (Kesepakatan bersama). Good governance harus dapat menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Ekuiti (Equity = pemerataan). Semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mening-katkan pendidikannya.
7. Keefektifan dan Keefisienan . Unit-unit dan proses-proses mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas. Semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder yang bersangkutan.
9. Visi yang Strategik. Para pimpinan proyek konstruksi harus me-miliki perspektif good governance dan pengembang-an sumberdaya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan pembangunan bangsa dan negara.
Kesembilan prinsip itu saling memperkuat dan tak dapat berdiri sendiri.

2.2 GOOD PRACTICES UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROYEK KONSTRUKSI
Good governance dapat diwujudkan dengan mengadopsi/ melaksanakan 9 prinsip tersebut di atas.
Untuk melaksanakan 9 prinsip itu di proyek konstruksi perlu dipraktekkan good practices berikut ini :
1. Evaluasi Diri Secara Periodik.
Hakekat evaluasi diri adalah mengenal keadaan organisasi / institusi sendiri yang mencakup :
• Aset, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki.
• Kekurangan, kelemahan dan ketidakmampuan yang ada.
• Tingkat pencapaian tujuan-tujuan organisasi/institusi.
• Mutu kinerja organisasi/institusi yang dapat dihasilkan.
Evaluasi Diri (ED) berguna untuk
+ Merencanakan perbaikan organisasi / institusi.
+ Merencanakan peningkatan mutu kinerja.
+ Meningkatkan kepuasan pelanggan.
+ Memperbaiki citra organisasi / institusi.
Lakukan ED secara jujur, terbuka dan periodik.
2. Merumuskan Prosedur Standar Operasional (SOP).
MENYUSUN S.O.P.(S.O.P. = Standard Operational Procedure). Setiap pekerjaan/tugas harus dikerjakan dengan melalui serangkaian proses yang disebut prosedur kerja. SOP perlu disusun dan digunakan sebagai dasar pe- laksanaan kerja  jelas bagi para pelaksana. SOP perlu disusun untuk menjamin mutu proses, hasil dan dampak kerja. SOP diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan. SOP disyahkan dan disosialisasikan kepada semua orang yang bersangkutan: pelaksana & pelanggan. Pelaksanaan SOP perlu diperkuat dengan MONEV. SOP ada yang mengandung fleksibilitas ada yg tidak.
3. Membudayakan Mekanisme Sistem Pertanggung jawaban Setiap Kegiatan Yang Dilakukan.
Sistem akuntabilitas tidak saja harus diciptakan, tetapi juga disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsekuen, serta diperkuat dengan adanya sistem penghargaan (dan hukuman). Pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan misi dan fungsi proyek konstruksi.
Pertanggung jawaban proyek konstruksi bersangkutan dengan berbagai pihak pemasok sumber daya (stake holders). Tidak hanya menyangkut auditabilitas. Pertanggungjawaban meliputi hal-hal yang berkaitan dengan fisik-material, kultural, etika, moral, spiritual, hukum, norma sosial, dll.
4. Mengembangkan Dan Melaksanakan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkelanjutan.
Monitoring merupakan bagian dari sistem pengen-dalian. Untuk penjaminan mutu adanya monitoring yang berkelanjutan merupakan keharusan. Agar berkelanjutan perlu dibangun sistem monitoring yang efektif. Hasil monitoring dimanfaatkan untuk mengevaluasi proses kerja dan hasil kerja. Hasil temuan yang tak sesuai dengan harapan segera dikoreksi agar hasil akhirnya memuaskan.
5. Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan.
Standar mutu setelah dapat tercapai kemudian di-tingkatkan setingkat sesuai kemampuan yang di-miliki, dengan proses PDCA. Standar mutu ditingkatkan dengan mempertim-bangkan kebutuhan/harapan stakeholder dan memampuan proyek konstruksi
6. Pemberian Otonomi Pada Masing-Masing Unit.
Adanya otonomi memicu tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk meningkatkan mutu. Otonomi jangan disalah gunakan. Perlu ada monitoring dan evaluasi
7. Menggunakan Sistem Standarisasi Yang Berlaku Se-Bagai Arah Pengembangan Dan Peningkatan.
 Menetapkan unit cost secara rasional untuk setiap kegiatan rutin.
 Memilih alternatif terbaik dalam menentukan cara mengerjakan setiap pekerjaan.
 Menumbuhkan suasana kondusif didunia konstruksi.
 Mengutamakan kepentingan pelayanan jasa konstruksi.
 Mengembangkan kepemimpinan yang membantu.
 Mengupayakan keberlanjutan program.
Akreditasi juga menggunakan standar mutu tertentu dan berfungsi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal. Standar mutu yang digunakan BAN- proyek konstruksi adalah satndar minimal. Jadi standar yang digunakan proyek konstruksi bisa lebih tinggi
8. Menetapkan Unit Cost Secara Rasional
Setiap kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa selalu memerlukan biaya. Untuk menghasilkan barang/jasa dengan mutu tertentu juga diperlukan biaya tertentu pula. Tetapkan biaya untuk mutu itu secara rasional; tidak kurang, tidak berlebih.
9. Memilih Alternatif Terbaik Dalam Mengerjakan Setiap Pekerjaan
Untuk menghasilkan setiap barang/jasa selalu ada alternatif cara dan materi yang dapat dipilih untuk digunakan. Identifikasi semua alternatif sebelum memilih satu yang terbaik untuk situasi yang ada. “Banyak jalan menuju Roma”.
10. Menumbuhkan Suasana Kondusif Di Dunia Konstruksi
Suasana dunia konstruksi akan mempengaruhi fikiran dan sikap mental orang-orangnya. Fikiran dan sikap mental akan mempengaruhi apa yang dilakukan dan mutu yang dihasilkan.
11. Mengutamakan Kepentingan Pelayanan Jasa Konstruksi.
pelayanan jasa konstruksi nomor satu; jangan pernah dikorbankan untuk kepentingan lain yang manapun. Baik menyangkut waktu, sumberdaya, maupun biaya.
12. Mengembangkan Kepemimpinan Yang Membantu.
Pejabat pimpinan harus selalu berusaha membantu orang yang dipiumpin agar dapat mengerjakan tu-gasnya dengan baik agar memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Membantu dengan memotivasi dan memfasilitasi.
13. Mengupayakan Keberlajutan Program
Setiap program yang sudah diputuskan untuk dilak-sanakan diupayakan untuk dapat berlanjut.
14. Berlakukan Prinsip Meritokrasi Dengan Baik
Prinsip ini mengutamakan kemampuan dan prestasi dalam memilih SDM. Tetapkan kriteria sebelum memilih orangnya.
15. Melakukan Pendekatan Kerja Kelompok
14. Berlakunya Prinsip Meritokrasi Dengan Baik.
15. Melakukan Pendekatan Kerja Kelompok (Sub Konst).
16. Meningkatkan Kemampuan Memasarkan Produknya.
17. Menjalin Kerjasama Dengan Lembaga Proyek Konstruksi Lain, Dengan Dunia Bisnis Dan Industri, Serta Dengan Kalangan Pemerintahan (Nasional Dan Daerah).
18. Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Proyek Konstruksi Seperti Integritas, Kejujuran, Hasil, Kebenaran, Keterbukaan, Dll.
19. Mengembangkan Kepemimpinan Yang Kuat Berdasar Prinsip Meritokrasi.
20. Pengelolaan Keuangan Dan Penganggaran Yang Efektif Dan Transparan.
21. Pengambilan Keputusan Yang Didasari Oleh Data, Fakta, Dan Informasi Yang Terpercaya.
22. Perencanaan, rekruting dan pengembangan SDM untuk meraih mutu.
23. Membangun dan memfungsikan sistem penjaminan mutu yang mengendalikan mutu aspek akademik, pengelolaan aset dan finansial.
Usahakan dengan sungguh-sungguh agar semua praktek terbaik itu dilaksanakan diproyek konstruksi dalam rangka kelakukan kegiatan sehari-hari.
Megadopsi 9 prinsip good governance dan mempraktekkan 23 best practices di atas sama maknanya dengan melakukan penjaminan mutu.

2.3 HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU
 Membuat kebijakan mutu proyek konstruksi.
 Membuat standar prosedur.
 Menyusun manual mutu proyek konstruksi.
 Menyusun manual standar prosedur proyek konstruksi
 Sosialisasi, pelatihan dan konsultasi.
 Melaksanakan pembelajaran sesuai standar prosedur.
 Melakukan monitoring dan evaluasi.
 Melakukan audit mutu akademik dan permintaan tindakan koreksi.
 Melakukan tindakan koreksi dan peningkatan mutu.
 Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu.








LAPORAN MAKALAH
IMPLEMENTASI SMM DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Laoran ini diajukan sebagai QUIZ
dari mata kuliah profesional skilll


DAFTAR PUSTAKA



 http://www.google.com/search?q=cache:eioByXAFpfYJ:eng.unri.ac.id/download/curriculum-workshop/Makalah%2520Implementasi%2520QA%25201-3%2520Agustus/Implementasi%2520QA.ppt+aspek-aspek+dalam+manual+mutu&hl=id&ct=clnk&cd=10&gl=id&client=firefox-a